CYBERLAW

 Oke sob kali ini gue bakal ngasih tau tentang CyberLaw itu apa....

Pengertian Cyberlaw

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindakan (prilaku) 

seseorang dan masyarakat dimana akan ada sangsi bagi yang melanggar. Alasan cyberlaw 

itu diperlunya menurut Sitompul (2012:39) sebagai berikut :

1. Masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan

2. Meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata.

• Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet.

• Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.

A. Ruang Lingkup Cyberlaw

Jonathan Rosenoer dalam Cyberlaw, the law of internet mengingatkan tentang pruang lingkup cyberlaw diantaranya :

• Hak Cipta (Copy Right)

• Hak Merk (Trade Mark)

• Pencemaran nama baik (Defamation)

• Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)

• Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)

• Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name

• Kenyamanan individu (Privacy)

• Prinsip kehati-hatian (Duty Care)

• Tindakan kriminal biasa menggunakan TI sebagai alat

• Isu prosedural seperti yuridiksi,pembuktian, penyelidikan dll

• Kontrak/transaksi elektronik dan tandatangan digital

• Pornografi

• Pencurian melalui internet

• Perlindungan konsumen

• Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-goverment, e-education, dll.

B. Pengaturan Cybercrime dalam UU ITE

Saat ini di Indonesia telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber, UU RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik no 11 th 2008 , yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan tgl 21 April 2008, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk didalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime.

Rangkuman dari muatan UU ITE adalah sebagai berikut:

• Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas)

• Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP

• UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia

• Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual

• Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):

-Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)

-Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)

-Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)

-Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)

-Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)

-Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)

-Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?))

-Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(phising?))